Tukang Parkir Liar Menagih Parkir di Depan Rumah Pemilik Kendaraan

Tukang Parkir Liar Menagih Parkir di Depan Rumah Pemilik Kendaraan

Tukang Parkir Liar MenagihParkir di Depan Rumah Pemilik Kendaraan

Bisnis lahan parkir memang menjadi bisnis yang cukup menggiurkan. Jika dilihat dari tarif yang ditetapkan yang biasanya berkisar antara Rp 2 ribu  – Rp 5 ribu normalnya, bisnis parkir tidak terlihat begitu mengesankan.

Tapi jika dikalikan dengan banyaknya kendaraan yang parkir di tempat tersebut kemudian dikalikan 30 hari maka dalam satu bulan dapat didapatkan penghasilan yang cukup besar.

Tidak heran jika mendadak banyak tukang parkir yang sebenarnya tidak memiliki izin untuk memberikan layanan parkir.

Lebih menyebalkan lagi jika mendadak lahan di depan rumah Anda dijadikan ladang penghasilan bagi tukang parkir yang entah datangnya dari mana.

Kemudian menuntut Anda sebagai pemilik rumah untuk bayar parkir kendaraan yang diparkir di depan rumah. Adakah aturan mengenai tukang parkir yang sembarangan menagih tarif parkir di halaman rumah sendiri?

Untuk lebih jelasnya berikut adalah penjelasan dari Bapak Ponyan selaku General Manager Operational (luar Jabodetabek).

Hak pemilik rumah untuk menggunakan jalan

Berdasarkan dengan aturan KUHPer Pasal 671 dinyatakan bahwa jalan besar milik bersama yang digunakan sebagai jalan keluar bersama tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang sudah ditetapkan kecuali dengan izin dari semua yang berkepentingan.

Dengan demikian jika Anda merasa tidak pernah memberikan izin jalan keluar di depan rumah yang digunakan sebagai jalan bersama dengan tetangga yang lain untuk dijadikan lahan parkir apalagi sampai dimintai tarif oleh tukang parkir, maka Anda dapat melakukan gugatan secara perdata.

Namun tentu hal ini ditempuh apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan karena proses hukum adalah proses yang belum tentu satu hari selesai dan tentunya membutuhkan biaya.

Aturan DKI Jakarta tentang perparkiran

Setiap daerah mungkin memiliki peraturan daerah masing-masing yang mengatur tentang perparkiran.

Sebagai contoh diambil dari peraturan daerah DKI Jakarta tentang perparkiran yang antara lain terdapat pada Perda Perparkiran Pasal 1 angka 19 dan Pasal 21.

Pada peraturan tersebut dinyatakan bahwa penyelenggara perparkiran harus memiliki izin penyelenggaraan.

Sedangkan kawasan atau zoning yang dapat dijadikan lahan parkir diatur dalam Perda Perparkiran Pasal 13 yang antara lain menyatakan yang termasuk dalam kawasan pengendalian parkir adalah:

  1. Daerah dengan frekuensi parkir yang tinggi maupun rendah

  2. Kawasan komersial

  3. Tingkat kemacetan lalu lintas yang tinggi maupun rendah

Sanksi bagi penyelenggara parkir tanpa izin

Apabila tukang parkir yang ada di depan rumah Anda merupakan petugas tanpa izin penyelenggaraan lahan parkir, dan tempat parkir yang digunakan tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan zoning parkir, maka tukang parkir tersebut dapat diancam dengan Perda Perparkiran Pasal 68 ayat 1 jo. Pasal 63 ayat 1.

Dalam peraturan tersebut ancaman sanksinya adalah denda maksimal Rp 50 juta, atau pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin.