Sejarah Industri Parkir Di Jakarta Dan Perkembangannya

Sejarah Industri Parkir Di Jakarta Dan Perkembangannya

Sejarah Industri Parkir Di Jakarta Dan Perkembangannya

Masalah lahan parkir adalah masalah yang cukup pelik bagi pengelolaan tata kota Jakarta. Sebagai wilayah ibu kota negara Republik Indonesia, jumlah penduduk DKI Jakarta adalah salah satu yang paling banyak sehingga wajar jika jumlah kendaraan yang lalu lalang di kota ini pun juga lebih banyak dibandingkan dengan daerah lainnya.

Dengan makin banyaknya kendaraan yang dimiliki oleh warga Jakarta, dibutuhkan lahan parkir yang memadai, praktis, dan juga nyaman. Pengadaan tempat parkir zaman sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan pengelolaan parkir ketika dulu. Anda penasaran dengan perkembangan industri parkir di Jakarta? Bapak Endro Kiswanto selaku General Manager Operational (Jabodetabek) akan menceritakannya untuk Anda.

Sebelum tahun 1955

Masa-masa pasca kemerdekaan, belum banyak orang yang memiliki kendaraan bermotor maupun non-motor. Pemilik kendaraan umumnya hanya orang-orang Belanda dan juga keturunan Tionghoa sehingga lahan parkir pun hanya terbatas di wilayah-wilayah yang jadi pusat kegiatan misalnya Pasar Baru, Jakarta Kota, Harmoni, Glodok, Tamrin, dan wilayah Sudirman.

Pengelolaannya kebanyakan secara individu maupun kelompok-kelompok yang disegani dan belum ada badan hukum atau peraturan yang mengatur sehingga pendapatan parkir pun jadi uang pribadi.

Setelah tahun 1955

Baru pada tahun 1955 pengelolaan lahan parkir di Jakarta diambil alih oleh Dinas Pekerjaan Umum karena dilihat keuntungannya yang cukup besar, ditambah dengan suasana Jakarta yang makin ramai dengan kendaraan pasca Asian Games tahun 1962.

Kemudian pada tahun 1968 Gubernur Jakarta mengeluarkan peraturan no. Db/5/6/68 di mana pengelolaan parkir dikelola oleh masing-masing Walikota. Pengelolaan parkir secara individu tanpa menyetor kepada pemerintah daerah berakhir pada tahun 1970.

Periode tahun 1972 hingga sekarang

Untuk menerima dan mengelola pendapatan Jakarta dari perparkiran, Gubernur DKI Jakarta menunjuk PT Parkir Jaya pada tahun 1972 untuk menghimpun uang pengelolaan parkir yang akan digunakan untuk pembangunan Jakarta.

Namun karena pengelolaan dan pelayanan yang terabaikan, PT Parkir Jaya dibubarkan dan diganti dengan Badan Pengelola Otorita Pengelolaan Parkir Angkutan Jalan Raya pada tahun 1977. Alasan penggantian antara lain karena pendapatan yang didapatkan dari parkir belum bisa memenuhi target yang sudah ditentukan.

Tahun 1979 pemerintah DKI Jakarta membentuk badan baru untuk mengelola perparkiran menggantikan badan sebelumnya. BP Perparkiran dijadikan badan setingkat Dinas yang juga difungsikan sebagai badan penanggulangan kemacetan di Jakarta dan mengurangi volume parkir kendaraan di tepi jalan (on street parking).

Tahun 2007 BP Perparkiran diganti menjadi Unit Pengelola Perparkiran berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 14 tahun 2007 dan dijadikan bagian dari Dinas Perhubungan. Dengan demikian urusan perparkiran di Jakarta tidak hanya berorientasi pada pendapatan daerah saja namun juga menjadi bagian dari sistem penataan transportasi.

Photo credit to kaskus.co.id