Memahami Perbedaan Rambu Dilarang Stop dan Dilarang Parkir

Memahami Perbedaan Rambu Dilarang Stop dan Dilarang Parkir

Memahami Perbedaan Rambu Dilarang Stop dan Dilarang Parkir

Anda sebagai pengemudi kendaraan pasti sering melihat berbagai macam tanda dan rambu lalu lintas. Dari sekian banyak rambu yang beredar, ada dua jenis tanda yang mungkin sangat familiar di mata para pengemudi mobil maupun sepeda motor, yakni rambu dilarang parkir dan dilarang stop.

Sayangnya, kemiripan pada desain kedua tanda tersebut membuat sebagian pengendara salah menafsirkannya. Kebiasaan ini terus berlanjut walau pemerintah sudah menurunkan aturan khusus dalam Undang-undang dengan sanksi yang akan dikenakan pada orang-orang yang telah melanggarnya.

Dalam hal ini Bapak Ponyan selaku General Manager Operational untuk kawasan luar Jabodetabek menekankan pentingnya mempelajari perbedaan dilarang parkir dengan dilarang stop sesuai Undang-undang yang berlaku di bawah ini.

Perbedaan tanda Dilarang Parkir dan Dilarang Stop

Secara garis besar, parkir merupakan keadaan yang mengharuskan kendaraan berhenti total atau tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu di lokasi yang telah disediakan.

Sementara berhenti/stop merujuk pada keadaan kendaraan yang tidak bergerak, tetapi tidak selalu ditinggalkan oleh sang pemilik.

Artinya, tanda Dilarang Parkir mengindikasikan kendaraan tak boleh ditempatkan pada lokasi tertentu, sedangkan tanda Dilarang Berhenti/Stop mengharuskan Anda terus berjalan di sepanjang rambu tersebut.

Pengertian tadi didasarkan pada Undang-undang No. 22 tahun 2009 yang membahas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 15, 16, serta 23. Bagaimana dengan sanksi yang dikenakan?

Salah satu hukuman paling umum yang dijatuhkan pada mobil yang ditempatkan pada kedua rambu tadi adalah penderekan paksa. Namun, langkah ini diatur lagi sesuai daerah yang bersangkutan.

Di Jakarta, misalnya, menurut Perda DKI Jakarta 5/2012, penderekan pada kendaraan berhak dilakukan petugas berwenang apabila kendaraan diparkir di tempat terlarang dan/atau yang dinyatakan tak mengizinkan pemarkiran oleh pengelola tempat parkir.

Jika dalam jangka waktu 15 menit kendaraan yang diparkirkan tidak dipindahkan, pihak berwenang berhak mendereknya ke tempat lain. Pemilik kendaraan pun bertanggung jawab atas biaya pemindahannya.

Kewenangan polisi terkait kendaraan yang sembarangan parkir

Menyoal kewenangan, pihak kepolisian mempunyai sejumlah hak berdasarkan pasal 260, antara lain:

  • Memberhentikan, menunda, hingga melarang pengoperasian dan menyita kendaraan yang diduga melanggar aturan atau diduga sebagai barang curian dalam waktu tertentu;
  • Memeriksa keterangan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  • Meminta keterangan pengemudi/pemilik kendaraan maupun perusahaan angkutan umum;
  • Menyita Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, kendaraan, muatan, dan/atau tanda lulus uji untuk barang bukti;
  • Menindak pelaku tindak pidana pelanggaran maupun kejahatan lalu lintas berdasarkan aturan perundang-undangan.

Ayo, lebih cermat dalam memperhatikan rambu lalu lintas di jalan ya!